oleh

Tak Puas Dengan Kinerja Wiyadi, 36 Anggota DPRD Bandarlampung “Goyang” Kursi Ketua DPRD

Bandarlampung- Adanya ketidak percayaan kepada ketua DPRD Bandarlampung, Enam fraksi di DPRD Kota Bandarlampung mengirimi surat kepada Ketua Umum PDIP Megawati untuk mengevaluasi kadernya yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Bandarlampung.

Keenam fraksi fraksi yersebut terdiri daru Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, Nasdem dan Fraksi Persatuan Bangsa (gabungan).

Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Bandarlampung Benny HN Mansyur, dibawah kepemimpinan Wiyadi, situasi di DPRD Bandarlampung dinilai sudah tidak kondusif. Bahkan, Wiyadi juga dinilai sengaja menciptakan kondisi yang tidak adil dan tidak berimbang dengan memaksakan kehendak dan keberpihakan untuk kepentingan pribadi guna mendapatkan kekuasaan terpusat di DPRD kota Bandarlampung. 

“Wiyadi tidak lagi menghormati prinsip musyarawah mufakat, seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka demi perjalanan dan perkembangan demokrasi yang positif bagi bangsa ini secara umum dan khususnya kota Bandarlampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan tegas mengevaluasi kinerja Ketua DPRD,”Terang Benny Rabu (26/05) saat konfrensi Pers Di Begadang Resto

Dilanjutkan Benny, ada empat poin evaluasi yang disampaikan ke DPP PDIP.

Pertama dalam pengambilan kebijakan Ketua DPRD tidak transparan dan akuntabel. Sehingga tidak sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD. Lalu Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 pasal 51 huruf i.

Kedua, dalam pengambilan kebijakan Ketua DPRD cenderung arogan dengan melakukan kebijakan sesuai keinginan pribadinya.

Ketiga, dalam pengambilan keputusan sering mengabaikan prinsip kehati-hatian. Sehingga sering membuat keputusan yang mendadak, terutama dalam merubah jadwal yang telah ditetapkan dalam Badan Musyawarah. 

Keempat, dalam prinsip kolektif kolegial Wiyadi juga mengabaikan peran wakil-wakil ketua, dengan tidak memperbolehkan para mereka menandatangi SPT atau surat keluar tanpa ijin dari yang bersangkutan. Wakil ketua juga tidak memiliki kewenangan penuh sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dan Peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD pasal 48 ayat b.

“Karena itu, kepada Ibunda Megawati selaku ketua umum DPP PDIP agar dapat sekiranya mempertimbangkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas. Guna keberlangsungan pembangunan di Kota Bandarlampung sesuai dengan kerangka NKRI,” paparnya.

“Apabila ketua ini dipilih anggota DPRD, pasti kami sudah melakukan mosi tidak percaya. Maka itulah kami sampaikan surat ini kepada partai yang menunjuk pimpinan tersebut, agar dilakukan evaluasi kinerja,”pungkasnya

Hal senada dikatakan Anggota Fraksi Demokrat Agusman Arief,menurutnya apa yang disampaikan Benny berdasarkan aturan. 

” 36 anggota DPRD Bandarlampung yang mendatangani ini tidak ada unsur pemaksaan. Apabila nanti ada mencoba merubah apa yang teman-teman rasakan, maka itu adalah intervensi atau pemaksaan kehendak dan kita berharap Ketua Umum PDIP mengevaluasi kinerja Wiyadi sebagai ketua DPRD Bandarlampung, bentuk evaluasinya itu adalah kewenangan dari Ibu Megawati yang kami banggakan,”tandasnya (*)

Komentar