oleh

Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi, Pemprov Lampung Lakukan Beberapa Opsi Pembiayaan Infrastruktur Jalan

Bandarlampung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) memprioritaskan 56 ruas jalan yang menjadi jalur akses sentra produksi agar tertangani dengan cepat.

Kadis BMBK Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana mengatakan, bahwa ditargetkan ruas-ruas jalan prioritas tersebut harus segera bisa tertangani dalam upaya ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian di Provinsi Lampung.

“Adapun ruas jalan tersebut sebagian besar berada di wilayah utara Lampung, serta tentunya wilayah lainnya, yang merupakan sentra perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, pariwisata, serta akses jalan tol.”ucapnya minggu (14/03)

Dilanjutkannya, Pak Gubernur(Arinal Djunaidi) telah memerintahkan, untuk menjajaki dan mengupayakan beberapa opsi pembiayaan infrastruktur jalan, yang tentunya harus mendukung prinsip konektivitas dan pengembangan wilayah, yang berefek untuk peningkatan perekonomian Lampung.

“Terjadinya perubahan asumsi jalur distribusi menjadi jalur akses sentra produksi, tentunya diharapkan mampu menarik dukungan dari Pemerintah Pusat dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Karena Lampung merupakan salah satu sentra produksi nasional untuk komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.”ungkapnya

Kemudian, Masih dengan Levi, diperlukan juga peningkatan akses jalan untuk mengembangkan potensi pariwisata di Lampung yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian.

“Untuk menangani ruas-ruas jalan prioritas tersebut memerlukan pembiayaan itu tidak murah, karena untuk memperlancar akses ke sentra-sentra tersebut diperlukan kemantapan jalan di atas 90 persen, serta membutuhkan biaya sekitar Rp 4 Triliun.”terangnya

Pemprov Lampung, dilanjutkannya, terus melakukan inovasi pembiayaan selain APBD dan APBN.

“Beberapa opsi yang sedang dijajaki berupa diskresi penanganan kewenangan ruas jalan provinsi oleh Pusat, ataupun pinjaman berbentuk PEN (pemulihan ekonomi nasional), serta investasi berbentuk KPBU.”tandasnya (*)

Komentar