Dr. Satria Prayoga, S.H.,M.H.
Akademisi Hukum, Pemerhati Pemilu dan Pilkada
BANDAR LAMPUNG – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah muncul polemik persyaratan pendidikan dan terbitnya sejumlah putusan pengadilan mendapat perhatian dari kalangan akademisi hukum.
Akademisi Hukum, Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., memberikan pandangan dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemilihan Umum. Menurutnya, persoalan hukum mengenai persyaratan pendidikan Gibran perlu dilihat secara utuh dengan memperhatikan pasal yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.
Doktor Yoga secara khusus menyoroti Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menyatakan:
“Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”
Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) huruf m mengatur mengenai bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
Menurut Doktor Yoga, ketentuan Pasal 18 ayat (3) tersebut justru menjadi bagian penting dalam menguji pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Gibran sebagaimana kita semua ketahui menempuh pendidikan sekolah menengah di luar negeri dan melanjutkan pendidikan tinggi hingga memperoleh gelar sarjana (S1) di luar negeri.
“Jangan hanya melihat persoalan ini dari pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMAnya saja. Kita juga harus melihat ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Pasal ini mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon yang memenuhi kondisi sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan Gibran yang ditempuh di luar negeri hingga jenjang S1, menurut saya, ketentuan ini harus menjadi bagian utama dalam analisis hukum,” jelas Doktor Yoga.
Ia menambahkan, pembatalan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tidak serta-merta boleh ditafsirkan sebagai pembatalan seluruh dokumen pendidikan atau otomatis gugurnya seluruh persyaratan pencalonan wakil presiden.
“Harus dibedakan antara pembatalan suatu keputusan administrasi pemerintahan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda dan harus dianalisis secara cermat,” ungkapnya.
Menahan Diri Memberikan Pendapat, Menunggu Kajian Para Pakar
Doktor Yoga mengungkapkan bahwa dirinya sengaja menahan diri untuk tidak terburu-buru memberikan pendapat sejak polemik ini berkembang.
Menurutnya, sebagai akademisi hukum, ia perlu melihat terlebih dahulu perkembangan putusan pengadilan serta berbagai pandangan para pakar hukum di Indonesia.
“Saya bukan tidak mengikuti perkembangan persoalan ini. Justru saya ingin melihat terlebih dahulu bagaimana para pakar hukum memberikan pendapat dan bagaimana persoalan ini dikaji dari berbagai perspektif keilmuan, khususnya Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemilu, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pandangannya tidak didasarkan pada kepentingan politik maupun keberpihakan kepada kelompok tertentu, melainkan berangkat dari upaya memahami ketentuan hukum secara objektif.
Pengunduran Diri Gibran Dinilai sebagai Pilihan Meredakan Ketegangan
Terkait keputusan Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden dan pimpinan MPR RI pada 12 November 2026, Doktor Yoga menilai langkah tersebut dapat dipandang sebagai pilihan politik dan ketatanegaraan untuk meredakan polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, persoalan ini telah berkembang jauh melampaui perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Bahkan, muncul berbagai opini yang mengaitkan persoalan persyaratan pencalonan dengan legitimasi jabatan Wakil Presiden dan isu ancaman terhadap stabilitas negara.
“Menurut saya, daripada polemik ini terus berkembang, menimbulkan ketegangan, bahkan digiring ke berbagai opini yang mengganggu keamanan masyarakat, pilihan untuk mengundurkan diri dapat dipandang sebagai langkah yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Saya menghormati sikap tersebut,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar istilah dan tuduhan yang berkaitan dengan pemakzulan tidak digunakan secara sembarangan tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas.
“Jangan sampai perbedaan pandangan hukum dan politik justru berkembang menjadi tuduhan yang dapat memperkeruh keadaan. Negara hukum harus menyelesaikan persoalan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui penggiringan opini dan tuduhan yang tidak berdasar,” tambahnya.
Doktor Yoga menilai keputusan pengunduran diri tersebut patut dihormati sebagai pilihan pribadi dan pilihan politik Gibran. Namun, penghormatan terhadap keputusan tersebut tidak berarti menghentikan kajian akademis mengenai persoalan hukum yang melatarbelakanginya.
Pesan untuk Generasi Muda dan Sarjana Hukum
Di akhir keterangannya, Doktor Yoga menyampaikan pesan khusus kepada mahasiswa hukum dan para sarjana hukum agar terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta tidak mudah terbawa arus kepentingan politik.
Menurutnya, tujuan mempelajari hukum, khususnya hukum pemilu dan pilkada, adalah untuk bisa memahami bagaimana demokrasi dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, dan kompetensi.
“Saya ingin mengingatkan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa hukum dan para sarjana hukum, bahwa tugas kita adalah terus belajar mencari kebenaran yang hakiki. Jangan sampai kita yang belajar hukum justru kalah oleh kepentingan politik praktis, yang hanya saling menjatuhkan, dan mencari-cari kesalahan orang lain,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik politik adu domba dan saling menjatuhkan merupakan pola yang harus ditinggalkan apabila bangsa ini ingin membangun demokrasi yang lebih dewasa.
“Tujuan kita mendalami ilmu pemilu dan pilkada adalah agar kemajuan bangsa dapat tercipta melalui pemimpin yang terpilih berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan semata-mata karena keberhasilan menjatuhkan lawan politiknya, politik warisan kolonial” tutup Dr. Satria Prayoga. (*)
Komentar