TANGGAMUS – Sidang perdana perkara gugatan perceraian antara Suharti binti Suhadi selaku Penggugat dan Rendika Saputra bin Rusdi selaku Tergugat digelar di Pengadilan Agama Tanggamus, Selasa (10/11/2026).
Perkara yang terdaftar dengan Nomor 1221/Pdt.G/2026/PA/Tgm tersebut sempat ditunda setelah majelis hakim menyarankan kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Namun, upaya mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan untuk kembali membina rumah tangga.
Di tengah proses persidangan, pihak Tergugat, Rendika Saputra, turut mempertanyakan prosedur penerbitan surat izin dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung, Nomor B-251/KP/07/J9/2026 tertanggal 12 Oktober 2026.
Rendika menilai surat izin tersebut patut dipertanyakan keabsahan prosedur penerbitannya karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Menurut Rendika, dirinya selaku suami tidak pernah dipanggil atau dimintai keterangan oleh pimpinan instansi tempat Penggugat bekerja, sebelum surat izin tersebut diterbitkan.
“Seharusnya pimpinan ASN terhadap pegawainya yang mengajukan gugatan perceraian wajib melakukan langkah mediasi terlebih dahulu untuk merukunkan rumah tangga bawahannya, sehingga kami dipanggil terlebih dahulu. Tapi ini tidak dilakukan oleh pimpinan BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung,” tegas Rendika.
Ia mempertanyakan mengapa prosedur tersebut tidak dilakukan, mengingat menurutnya terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban pimpinan instansi dalam menangani persoalan perceraian bawahannya.
Lebih lanjut, Rendika menyampaikan akan meminta penjelasan secara langsung kepada pihak BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung terkait proses dan mekanisme penerbitan surat izin tersebut.
Baginya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut proses administrasi perceraian, melainkan juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak BKKBN Perwakilan Provinsi Lampung mengenai keberatan yang disampaikan oleh Rendika Saputra. Oleh karena itu, klarifikasi dari pihak terkait masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.
Proses perkara perceraian tersebut selanjutnya akan mengikuti tahapan persidangan di Pengadilan Agama Tanggamus. (*)
Komentar