oleh

BPKAD Lampung Gelar Fokus Grup Diskusi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Bandarlampung- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menggelar Focus Group Discussion dalam rangka peningkatan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota se Lampung.

Plt Kepala BPKAD Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mengatakan, peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dasar hukumnya yakni Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, PP nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Yakni pada pasal 1 ayat 1, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan
oleh daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” kata Marindo Kurniawan, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya, pada pasal 1 ayat 2, PP ini menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota. Kemudian melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Selanjutnya, memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya, melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Kemudian melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota

“Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan,” jelasnya.

Marindo mengatakan, dengan terbitnya Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka berimplikasi terhadap pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Maka pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda dan Perkada paling lambat tahun 2022 yakni Perda yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, kemudian Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah, Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja.

Dengan berlakunya Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah itu, maka Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang terakhir dirubah Permendagri 21 tahun 2011, Permendagri 55 tahun 2008 tentang tatacara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

“Kemudian Permendagri 32 tahun 2011 tentang pedoman hibah dan bansos yang terakhir dirubah dengan Permendagri. Maka ketiga Permendagri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,” tegasnya. (*)

Komentar