Bandarlampung- Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung menggelar jumpa pers dengan awak media di rumah kayu Bandarlampung, Kamis (7/1/2021).
Hal itu dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang kinerja selama tahun 2020 dan progres pembangunan infrastruktur di tahun 2021.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan, jalan yang ada di Provinsi ini sepanjang 1700 km dan 99 ruas jalan provinsi yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Lampung. Dan pada tahun 2020 dengan anggaran yang minim tercapai 74 persen jalan mantap.
“Sampai satu tahun setengah saya menjabat sejak tahun 2019 bulan Juli. Kondisi pembangunan jalan infrastruktur sudah berangsur membaik. Terbukti pada tahun 2020 mencapai 74 persen jalan mantap,” kata Mulyadi.
Karena jalan itu untuk konektivitas (terhubung) untuk semua di provinsi Lampung. Untuk konektivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Maka kebutuhan anggaran untuk 1700 km di Lampung dengan metode pakai sofware modeling total anggaran Rp.1,4 Triliun untuk menjaga jalan.
“Dengan kondisi APBD Provinsi Lampung saat ini cuma Rp.7,8 Triliun. Maka dari renstra awal pada tahun 2019 yakni jalan mantap 79 persen, itu belum terwujud karena anggaran di 2019 dibagi maka menjadi 74 persen karena tergunting Rp.300 M. Sehingga dengan jangka waktu lima tahun kedepan yakni tahun 2024 jalan mantap 83 persen,” ucap Mulyadi.
Menurutnya, sesuai visi-misi Gubernur Lampung ini harus terhubung dengan konektivitas infrastruktur jalan dengan ekonomi masyarakat di Lampung.
Kemudian, Misi ini dihubungkan dengan program kerja dan rencananya pada tahun 2021 program URC (unit reaksi cepat) yang sudah direncanakan di tahun 2020, bakal dilaunching oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur Lampung pada tahun 2021.
“Kami sebagai pekerja ini ada indikator. Yakni jalan mantap,” tandasnya.
Selain itu, Mulyadi juga mengatakan, jalan jalur dua Riacudu sepanjang 3 KM sudah 80 persen pembangunannya.
“Tinggal 20 persen kita selesaikan di tahun ini,” kata Mulyadi.
Menurut Mulyadi, untuk ancaman infrastruktur yakni selain dana, adalah ODOL dan bencana alam.
Beruntungnya untuk tahun 2020 yang lalu, karena fokus pembangunan infrastruktur juga melibatkan industri dan masyarakat, maka sudah ada industri yang ikut dalam memelihara jalan lewat CSR – nya.
“Industri juga dilibatkan untuk memelihara jalan. Seperti di Ulu Belu yakni PT Geothermal, di Waykanan PT. PSMI dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini ada CSR industri lainnya,” kata Mulyadi.
Selain itu juga Pak Gubernur, kata Mulyadi, di Exit Tol Pematang itu untuk jalur konektivitas sepanjang 13 Km yang akan dibangun oleh Pelindo dan Hutama Karya kemudian nanti dari Panjang ke Duta Wisata itu nanti ada jembatan yang dibangun.
“Kekurangan-kekurangan itu kami pakai UPTD. Ini strategi kami untuk sikapi kondisi di lapangan,” ucap Mulyadi.
Pihak Provinsi juga meminta sumbangan dari 15 kabupaten/kota untuk penambahan anggaran yang dibangun infrastruktur, hal itu dilakukan untuk mensiasati anggaran yang minim. “Itu yang menyumbang anggaran 14 kabupaten/kota. Tapi ini pesawaran gak, gak tahu saya kenapa. Tidak sesuai komitmen awal,” kata Mulyadi.
Mulyadi juga menambahkan tahun ini pihaknya juga mengusulkan pembangunan 9 ruas jalan utama ke pusat melalui APBN dan dibantu APBD.
Ada 9 ruas jalan yang dipilih yakni Bandarlampung-Padang Cermin-Kota Agung (ini ada tempat Armabar proyek strategis nasional). Ruas jalan Kotabumi-Tajab-Randu (ini masih ada dikembangkan). Riacudu-Simpang Korpi gerbang Tol (ini perubahan ekonomi tinggi). Pringsewu-Sukoharjo. Bandar Jaya-Simpang. Simpang Sidomulyo-Jabung. Liwa-Sumsel. Gunung Sugih. Lematang-Panjang-Pesawaran.
“Saya punya Laboratorium untuk mendukung infrastruktur di Provinsi Lampung. Karena infrastruktur itu juga perlu Laboratorium,” pungkasnya. (*)
Komentar