oleh

Tidak Tepat Sasaran Program Bantuan Sosial, Senator Asal Lampung Dorong Dinas Terkait Lakukan Perbaikan Verifikasi dan Validasi Data

Seribubetita.id– Senator Lampung KH.Ir Abdul Hakim., MM adakan dialog serta menyerap aspirasi Masyarakat  dalam masa reses di Provinsi Lampung, minggu, (20/12/20).

Menurut Abdul Hakim dalam sambutannya, dirinya menjelaskan tugas dan kinerja beliau selama 1 tahun menjadi anggota DPD RI. Serta Memaparkan kinerja di semua bidang yang ada di DPD RI, Komite 4.

“Di DPD RI, saya menempati posisi sebagai anggota komite IV yang membidangi APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, BPK, lembaga keuangan, pajak, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) dan Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI.” terangnya 

Dilanjutkannya, selama 1 tahun lebih sejak dilantik sebagai Senator Lampung, dirinya menjalankan tugas dan kewajiban sebagai wakil rakyat dan daerah Lampung di pusat. Pada kesempatan ini, dirinya akan melaporkan kepada rakyat beberapa hasil kerja yang telah dijalankan yaitu, Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Untuk mendukung kemajuan pembangunan provinsi Lampung.

“Sebagai lembaga Negara yang menjadi representasi daerah maka DPD RI harus menjadi “jembatan” bagi pemerintah daerah.”ungkapnya dalam sambutan

Dalam 1 tahun menjalankan tugas, Dikatakan Politisi PKS ini, dirinya terus membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi Lampung, jajaran OPD, dan mitra komite di provinsi Lampung untuk memperjuangkan kepentingan dan program pembangunan di provinsi Lampung.

“Sebagai wakil rakyat dan daerah yang menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan daerah kepada seluruh stakeholder baik pemerintah pusat dan daerah, Abdul Hakim mendapatkan banyak saran, masukan dan keluhan warga yang kami peroleh dari berbagai kegiatan kunjungan dan penyerapan aspirasi (reses) bersama organisasi, komunitas dan masyarakat.”paparnya

Masih dengan Adbul Hakim,  Sebagai Anggota DPD RI melakukan pengawasan serta memastikan penyaluran dana bantuan sosial akibat Pandemi Covid-19 efektif dan tepat sasaran. Serta Dalam rangka pengawasan penyaluran dana dan bantuan sosial dirinya melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung. 

“Menurut data Dinas Sosial provinsi Lampung, program bantuan sosial terdampak covid berupa PKH, bantuan sembako, bantuan sosial tunai, dapur umum, dan bantuan beras. Jumlah DTKS tahun 2020 sebanyak 994.303, penerima Sembako 638.432, penerima BST 329.996. Beberapa kendala yang diperoleh dilapangan baik melalui kepala desa ataupun masyarakat adalah adanya ketidak tepat sasaran keluarga penerima manfaat program bantuan sosial, sehingga DPD RI mendorong  untuk melakukan perbaikan melaui verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala untuk memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Pengawasan setiap lembaga penyalur bantuan sosial dapat menyerahkan bantuan kepada pihak yang berhak dan menjaga tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam program bantuan sosial.”tandasnya (*)

Komentar