oleh

Sosialisasi Perda No 1 Tahun 2016, Lesty Ajak Warga untuk Meminimalisir Konflik Antar Warga

Lampung Selatan- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami, meminta masyarakat memanfaatkan rembug desa/kelurahan untuk menyelesaikan konflik antar warga.

“Jangan sedikit-sedikit lapor Polisi. Kalau dibawa ke hukum, bisa-bisa rugi semua,” ujar Lesty saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Desa Bumisari Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Sabtu (8/8/2020).

Sosialisasi yang dihadiri sekitar 100 orang itu menampilkan narasumber Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mukhlis Basri dan budayawan Darmadi. Juga hadir, Sekretaris Desa Bumisari, Andre Kurniawan.

Selanjutnya, Lesty mengatakan rembug desa/kelurahan merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik sehingga tidak sampai menjadi persoalan hukum yang bisa berlarut-larut dan merugikan semua pihak.

“Manfaatkan rebug desa dengan baik agar setiap konflik di masyarakat bisa diselesaikan secara cepat dan kekeluargaan,” ajaknya.

Sementara itu, Mukhlis Basri mengatakan timbulnya konflik terbuka di masyarakat, pada umumnya berawal dari masalah sosial yang tidak terselesaikan. Akibatnya, permasalahan tersebut berubah menjadi konflik sosial dan permasalahan hukum.

Karena itu, mantan Bupati Lampung Barat dua periode itu, minta masyarakat tidak cepat-cepat membawa setiap konflik antarwarga ke ranah hukum. Alasannya, jika setiap konflik diselesaikan melalui jalur hukum, selain membutuhkan waktu lama, juga bisa merugikan semua pihak.

Pada bagin lain, Mukhlis menyatakan kehadirannya tidak terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Namun dia mengingatkan masyarakat untuk tidak berkonflik karena berbeda pilihan.

“Jangan gara-gara beda pilihan, bermusuhan dengan tetangga. Beda pilihan itu biasa, hargai pilihan masing-masing,” ajaknya.

Hal senada disampaikan Darmadi yang menyebut Perda Rembug Desa/Kelurahan merupakan sarana untuk membantu masyarakat menyelesaikan konflik antarwarga. Dia mencontohkan, jika ada sengketa tapal batas lahan, masyarakat bisa meminta bantuan rembug desa untuk menyelesaikan.

Selain itu, rembug desa dibentuk untuk memantau terhadap kemungkinan munculnya paham yang bertentangan dengan Pancasila di masyarakat.

“Laporkan saja ke Bhabinsa agar diselesaikan lewat rebug desa. Jangan main hakim sendiri,” tandasnya (*)

Komentar