Bendera Partai di Bakar, DPD PDIP Lampung Minta Kepolisan Mengambil Sikap Tegas

Bandarlampung- DPD PDIP Lampung menyampaikan maklumat atas tragedi pembakaran bendera partai pada 24 Juni yang lalu.

Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Lampung Yanuar Irawan mengatakan, rombongannya datang ke Polda Lampung untuk menyampaikan maklumat dan perintah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.

Perlu diketahui, aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu 24 Juni 2020, ada peristiwa pembakaran bendera partai berlogo banteng moncong putih.

“Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, pertama untuk meredam kemudian menyejukkan suasana dengan catatan proses hukum harus tetap berjalan. Inilah yang kami minta kerjasamanya dengan para penegak hukum agar semua pelaku yang kemarin (membakar bendera) kami lihat secara terang-benderang segera diambil tindakan ini perintah dari ketua umum, kami tidak perlu melakukan langkah-langkah selain langkah hukum,” ujarnya, Senin (29/6).

Yanuar menuturkan dari hasil pertemuan, Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Ariyanto menyambut baik hal tersebut.

“Polda sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan mekanisme di kepolisian dan tadi Kapolda menyampaikan bahwa mereka tegak lurus dengan hukum dan aturan yang ada di republik kita,” tuturnya.

Disinggung soal maklumat yang disampaikan, Yanuar mengatakan ada beberapa pernyataan sikap.
“Pertama bahwa PDIP adalah partai yang sah di Indonesia, dan kami mendesak untuk segera mengambil tindakan hukum secara cepat kepada oknum ataupun orang yang membakar bendera PDIP Khususnya,” tandasnya.

Kedua, kata Yanuar PDIP adalah partai yang berasaskan pancasila seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Ketiga PDIP mendorong penegak hukum untuk memproses secara cepat sesuai prosedur hukum terhadap pelaku pembakaran bendera PDIP pada tanggal 24 Juni di depan gedung DPR/MPR RI dan juga menangkap dalang aksi tersebut serta kelompok yang mendiskreditkan PDIP.

BACA JUGA:  Dua Bupati Hadiri Tasyakur Adat, Saibatin Raja Adat Marga Ranau

“Keempat PDIP mendorong penegak hukum untuk memaksimalkan fungsi Cyber Crime agar lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Senada, Wakil Sekretaris PDIP Lampung Sahlan Syukur menegaskan bahwa pembakaran bendera partai tidak patut karena tidak sesuai dengan Demokrasi di negeri ini. “Maka sesuai perintah Ketum kami melakukan pelaporan dan kami mengutuk perbuatan (pembakaran bendera partai) yang dilakukan saat unjuk rasa di DPR beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Dia menjelaskan, bahwa pihaknya tidak melaporkan organisasi atau oknum apapun.
“Tapi sikap kami meminta aparat menindak tegas, mengusut tuntas, sehingga provokasi yang ada di Indonesia bisa terminimalisir,” ucapnya.(*)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email