JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menggratiskan sementara ruas tol yang mengalami kerusakan parah di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Mukhlis menyoroti kondisi ruas Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung serta Tol Kayu Agung–Kramasan yang dinilai tidak lagi memenuhi standar kelayakan sebagai jalan tol.
“Saya sudah menyampaikan langsung kepada BPJT dan juga kepada Bapak Menteri. Kondisi jalan ini sudah tidak layak disebut jalan tol, bahkan lebih parah dibandingkan jalan kampung,” ujar Mukhlis dalam rapat tersebut.
Ia mengungkapkan, banyak masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan, terutama pengguna yang melintas dari arah Palembang. Bahkan, kata dia, tidak sedikit pengendara yang memilih keluar dari tol dan menggunakan jalan alternatif karena kondisi jalan yang rusak.
“Ada masyarakat yang baru pulang dari Palembang, menyampaikan langsung kepada saya bahwa jalannya rusak parah. Mereka sampai memilih keluar tol karena tidak nyaman dilalui,” katanya.
Menurut Mukhlis, kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat, terlebih menjelang arus mudik Lebaran yang diprediksi akan meningkatkan volume kendaraan secara signifikan.
Untuk itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan membebaskan tarif tol di ruas terdampak hingga perbaikan selesai dilakukan.
“Jangan sampai masyarakat tetap membayar, sementara kondisi jalannya tidak memenuhi standar. Saya minta selama Lebaran ini dibebaskan, bahkan kalau perlu sampai perbaikannya benar-benar tuntas,” tegasnya.
Mukhlis juga menekankan bahwa ruas tol tersebut pada dasarnya masih berada dalam penguasaan negara, sehingga kebijakan pembebasan tarif dinilai memungkinkan untuk dilakukan.
“Ruas ini bukan sepenuhnya milik swasta, masih dalam penguasaan negara. Jadi saya kira tidak ada masalah jika dibebaskan sementara. Di sinilah negara harus hadir untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dan BPJT segera merespons keluhan masyarakat serta memastikan perbaikan jalan dilakukan secara menyeluruh demi menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol. (*)
Komentar