Bandar Lampung — Komisi I DPRD Bandar Lampung meminta kepada pengelola mal Kartini yakni PT PT Anugerah Moka Mandiri (AMM), untuk membawa surat perjanjian antara pengelola sebelumnya ke PT AMM.
Tujuannya, guna mengetahui secara spesifik dasar hukum PT AMM dalam mengelola mal Kartini, sejak mei 2022.
“kami tanyakan dasar hukum, bukan hanya sekedar menerima surat kuasa, yang disebutkan tadi (dalam hearing oleh PT AMM) dasar pendiria perusahaan, perusahaan urus izin harus ada dasarnya, pernjanjian,” ujar Anggota Komisi I DPRD Bandar Lampung Benny HN Mansyur, usai hearing, (31/5/2023).
DPRD Bandar Lampung mempertanyakan dasar hukum pengelolaan PT AMM yang belum jelas, potensi pendapatan daerah terkait pajak Kota Bandar Lampung berpotensi bocor. Karena itu, jika surat perjanjian dibawa PT AMM dan diperlihatkan dalam hearing selanjutnya, baru bisa diketahui kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT AMM, Setelah ditelaah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung
“Agar dilihat Pemerintah Kota Bandar Lampung, itu kan sekarang dibayar secara pribadi oleh Pak Yoyok (Komisaris PT AMM) secara perseorangan, pemerintah Kota ini dirugikan apalagi kalau terjadi perselisihan, dan beda Lo bayar pajak pribadi dan perusahaan,” katanya
Selain itu, PT AMM juga belum mengantungi izin Analisi Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, dan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampungm yang nantinya sebagai syarat perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung.
Juru Bicara PT AMM Windarti Prastiwi tak menampik izin Amdal dan Sipa belum dipenuhi. Saat ini menurut izin tersebut tela diajukan ke Instansi terkait di Provinsi. Windarti menampik perusahaan tidak membayar, ia mengklaim telah membagar dibayar pajak permohonan gedung.
“kami sudah ajuin semua, tinggal nunggu,” katanya. (*)
Komentar