oleh

Dinas Koperasi Bandarlampung Menilai RALB Buruh TKBM Panjang Lampung Tidak Sah

Seribuberita.id- Dinas Koperasi dan UMKM (KUKM) Kota Bandarlampung menegaskan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilakukan buruh TKBM Pelabuhan Panjang, tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) dan UKM RI No. 19 tahun 2015.

Kasi Perundang-Undangan Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung Rahma mengatakan, RALB yang dilakukan buruh Koperasi TKBM Panjang dalam Surat pengunduran diri Badan Pengawas (BP) tidak ditembuskan ke pengurus yang masih menjabat dan tidak ada uraian alasan pengunduran diri.

“Tidak ada berita acara RALB. Undangan rapat RALB tidak ada tanda tangan pengurus. Naskah undangan rapat tidak ditulis perihal yang menjadi hal mendesak sehingga perlu diadakan rapat anggota luar biasa. Tidak ada judul daftar hadir pada daftar buruh yang mengikuti rapat anggota luar biasa,” kata Rahma.

Selain itu, lanjut Rahma, rekaman proses untuk ketua atau pemimpin sidang pengesahan korum tidak melalui proses sebagaimana mestinya dan bukan dari anggota koperasi TKBM pimpinan sidang atas nama Rustam Jamil.

Rahma melanjutkan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa dewan pengurus yang sebelumnya mengundurkan diri, saat ini telah membuat surat pernyataan sikap ditandatangani diatas materai dan dicap yang menyatakan bahwa mengajukan permohonan maaf atas kepengurusan bapak Agus Sujatma selaku ketua Koperasi TKBM.

“Syarat yang harus dilampirkan tidak terpenuhi dan pembuktian tertulis terhadap kesalahan Ketua Koperasi TKBM pada Rapat Anggota Luar Biasa (RALB),” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Koprasi TKBM Agus Sujatma mengungkapkan, pihaknya telah memaafkan semua buruh yang terlibat unjuk rasa dan RALB.

“Inilah jalan yang pada akhirnya temuan-temuan kejanggalan itu sudah membuktikan, buruh itu pemikirannya memang terbatas dan pintu hati saya tetap memaafkan mereka, dan mereka sudah meminta maaf juga, saya meminta kepada mereka kembali lagi bekerja seperti biasa,” ungkap Agus.

Menurut Agus, semua pihak Koperasi TKBM Panjang juga telah memaafkan para buruh yang melakukan aksi tersebut. Sebab, aturan sudah jelas bahwa pihak yang akan melakukan RALB harus membuat surat 7-14 hari kepada pembina koperasi TKBM Panjang.

“Kalau saya liat ini bukan RALB tapi kudeta, yang mana harus dilampirkan persyaratan dan tidak dibuktikan kesalahannya secara tertulis,” ujar Agus.

Wakil Ketua TKBM Panjang Jolly Sanggam mengatakan, pihaknya meminta Asosiasi sosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) untuk membatalkan kesepakatan yang telah dilakukan di kantor APBMI.

“Kami juga meminta APBMI untuk membatalkan kesepakatan yang mereka lakukan di kantor APBMI yang mana dipermasalahkan sudah tidak ada apa-apa lagi, karena hukum tertinggi keputusan Mentri Perhimpunan No 35 dan yang kedua kesempakatan antara Koprasi TKBM panjang dengan APBMI,” kata Jolly.

Sementara Dewan pengawas TKBM Rustam Jamil mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan langkah yang tepat.

“Mengenai rapat RALB yang dilakukan oleh 736 orang, Jika ditanya rencana RALB ditandatangani oleh pengawas katanya besok, kalau kita bersandar pada acuan yang ada itu jedanya 14 hari kerja. Karena kami sudah mengindari kesalahan kami, kami juga menyatakan sikap untuk kembali ke pangkuan koperasi TKBM kemarin Senin (20-12). Dan dinas koerasi itu menyatakan bahwa RALB itu tidak sah,” tegasnya.

Rustam mengklaim jika RALB tersebut ditunggangi oknum. Namun, pihaknya juga tidak tau susunan kepengurusannya tersebut.

“Karena sikap beliau dan membaca gelagat yang tidak baik maka kami bergabung kembali ke koperasi tkbm, timbangan itu seperti jual beli jabatan dan bukti itu suda ada dan di transfer ke Salah atau LBH dari Dinkes Bapak Hermawan,” lanjut Rustam.

Terpisah, Kuasa Hukum Koprasi TKBM Pelabuhan Panjang, Ali Akbar mengatakan, pihaknya masih mempelajari semua data yang ada untuk selanjutnya mengambil keputusan untuk mengambil langkah hukum atau tidak.

“Langkah hukumnya saat ini sedang kita pelajari tentang semua data yang ada, kalaupun ada pelanggaran hukum tentu saya akan kita tindak lanjuti entah itu pidana ataupun perdata karena sampai hari ini yang kita pahami bahwa kegiatan ini tidak memiliki izin dari Satgas Covid, dan saat itu juga ada pengerusakan yang dialami oleh kantor koperasi TKBM yakni Gerbang dan tiang penyangga tempat cuci tangan di kantor TKBM,” ungkapnya.

Ia juga belum bisa memastikan siapa yang akan dilaporkan ke pihak berwajib. Sebab, adanya unsur hasutan yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang ada.

“Siapa yang kita laporin itu masih kita liat, tapi kegiatan ini dipimpin oleh DPC Kikes yang tidak berizin dan kami sedang mengkaji untuk coba melaporkan pihak-pihak yang terlibat yang diduga dilakukan secara tidak mendapatkan izin, dan Pada dokumen ada hasutan data yang tidak benar, seperti tunggakan BPJS sebesar Rp 10 Miliyar namun faktanya hanya Rp 7 Miliyar,” pungkasnya.(*)

Komentar