oleh

Dinsos Provinsi Lampung Adakan Rapat Koordinasi Program Bantuan Sosial dan DTKS

Bandarlampung- Dinas Sosial Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi Program Bantuan Sosial dan DTKS di Swiss-bell Hotel, Selasa, 16 Maret 2021. Dalam pendataan tersebut masih ada 1.018.135 rumah tangga miskin di Bumi Ruwai Jurai.

Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Data tersebut perlu di sinkronkan dan divalidasi kembali agar benar-benar valid dan akurat sesuai dengan fakta keadaan masyarakat dilapangan. Karena masih banyak data-data yang double atau bahkan tidak terdata. 

Dikatakannya, bahwa pihaknya bersinergi bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcip) untuk membantu pendataan. Kemudian Kementerian Sosial di awal Januari kemarin sudah menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan padu padan pemutakhiran data. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Kemensos tidak terverifikasi faktual secara baik maka akan terhapus dan tidak mendapatkan bantua.

“Di Lampung ada 1.018.135 rumah tangga miskin. Kemudian yang mendapatkan jaring pengaman sosial melalui program sembako ada 792.172 keluarga penerima manfaat, program bantuan sosial tunai 239.349 keluarga penerima manfaat dan progam PKH 471.431 keluarga penerima manfaat. Dari data tersebut yang invalid berjumlah 193.003 keluarga penerima manfaat,”ungkapnya di sela-sela acara

Dilanjutkannya, pihaknya melakukan tindaklanjut dari beberapa rekomendasi dari Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan DTKS dalam pemberian bantuan sosial, hal tersebut karena masih ada keluaga miskin yang belum terdata dan tidak kebagian bantuan sosial.

“Kemudian rekomendasi dari Analisis Rekomendasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung, muali dari Kabupaten/Kota sampai Provinsi perlu optimalisasi lagi pendataan DTKS. Selanjutnya berita acara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”paparnya

Masih dengan mantan Sekretaris Disdikbud ini, ada regulasi baru yakni surat keputusan bersama (SKB) Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri tentang dukungan percepatan penyampaiann DTKS terbaru dari Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa proses pemutakhiran data yang alokasi anggarannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

“Kita ingin data di Provinsi Lampung ini benar-benar akurat dan benar-benar orang yang membutuhkan. Salah satu cara agar data tersebut akurat yakni dengan Sistem Informasi Berbasis Android (Sisdroid) yang terhubung dengan satelit dan yang memverifikasinya adalah sistem. Ini gak bisa dilobi-lobi sembarangan warga masuk dalam data,”tandasnya (*)

Komentar