oleh

Kemendagri Keluarkan Surat Edaran, Slamet Riadi : Kita Masih Menunggu OPD Pemprov Untuk Mengisi RUP

Bandarlampung- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,5%-5,5%.

Surat Edaran ini difokuskan pada dua hal, yaitu pada penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan percepatan kemudahan investasi di daerah. Pertama, untuk penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran, agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. 

Kemudian memperhatikan realisasi penerimaan daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain pembentukan tenaga tracing di daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kompensasi melalui APBD.

Selanjutnya kedua, dalam percepatan kemudahan investasi di daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk mendorong peningkatan investasi ke daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan potensi di daerah sehingga sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBD dan APBN guna memperkuat iklim investasi daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif (fiskal dan non fiskal) dan/atau kemudahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui surat edaran tersebut Pemerintah Daerah diminta untuk berperan aktif mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan APBD dari awal tahun anggaran serta mempermudah investasi di Daerah,” pungkasnya.

Hal itu didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah antara lain program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. 

Menurut Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Lampung telah mengeluarkan surat nomor: 027/3666/05/2020 tanggal 27 November 2020 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2021 dan kepala organisasi perangkat daerah segera menyampaikan rencana umum pengadaan (RUP). Kemudian juga surat nomor: 005/0027/2021 tertanggal 6 Januari 2021 untuk melakukan workshop input rencana umum pengadaan.

“Kita juga mendorong Kepala OPD untuk membuat RUP, karena termaksud indikator penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita meminta agar pengadaan barang dan jasa dilakukan awal-awal tahun ini,” ungkap Slamet Riadi, kepada seribubetita.id, kamis (14/01)

Sesuai dengan informasi yang dihimpun di website resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung https://lpse.lampungprov.go.id/lelang pada Kamis, 14 Januari 2020 pukul 16.00 WIB. Beberapa organisasi perangkat daerah sudah melakukan beberapa proses lelang baik tender maupun non tender/penunjukam langsung untuk tahun anggaran 2021.

Berdasarkan LPSE , sudah ada beberapa OPD Provinsi Lampung Yang sudah melakukan tender, seperti, Biaya Jasa Kebersihan di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Provinsi Lampung tahun anggaran 2021 nilai kontrak belum dibuat dengan nilai Rp. 7,5 miliar, pembangunan Mapolda (Lanjutan) untuk pekerjaan konstruksi tahun 2021 tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dengan nilai Rp. 35 miliar,pengawasan Teknis Pembangunan Gedung 2 untuk Jasa Konsultasi Badan Usaha Tahun Anggaran 2021 di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan nilai Rp.200 juta, belanja Cleaning Service tahun anggaran 2021 di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan nilai Rp.1,5  miliar. Ketujuh, Belanja Bahan Makanan dan Minuman Pasien Kelas VIP, I, II dan III untuk Pengadaan Barang tahun anggaran 2021 di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan nilai Rp.1,6 miliar

“Sudah ada beberapa OPD yang melakukan tender, kita berharap 1-2 hari ini dinas lain dapat mengikuti, karna ini sesuai dengan surat edaran Mendagri.”tandasnta (ver)

Komentar