oleh

Asiikk!! Akhir Tahun, Anggota DPRD Lampung Kunker Dimasa Pandemi Covid-19

Bandarlampung- Saat pemerintah menghimbau masyarakatnya agar tidak berkerumun dan bepergian ke luar kota di masa pandemi Covid-19,  justru hal ini tidak berlaku untuk para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung. Pasalnya, Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat Anggota DPRD Lampung untuk melakukan Kunker ke berbagai daerah.

Bagaimana tidak, ketika Gubernur Lampung mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 045.2/3511/VI.07/2020 tanggal 17 November 2020 tentang perjalanan/kunjungan kekota/daerah Zona merah Covid-19. Seakan tidak diindahkan oleh Wakil Rakyat DPRD Lampung.

Terbukti hari ini, Anggota Dewan DPRD Lampung melakukan kunjungan kerja(Kunker) ke berbagai daerah selama 6 hari dari tanggal 1-6 Desember.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan publik dan politik dari Universitas Lampung Dedi Hermawan menyebut Pertama, implikasi kebijakan pelonggaran aktivitas di masa pandemi oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, menjadi legalitas aktivitas anggota DPRD untuk beraktivitas yang telah diagendakan. 

Kedua, perjalanan dinas itu hendaknya tetap mematuhi aturan dan protokol pencegahan penyebaran covid-19, sehingga aman selama perjalan pergi dan kembali. 

Ketiga, agar perjalanan dinas ini benar-benar urgen, strategis dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, maka DPRD menyampaikan tujuan ke publik. 

Keempat, perjalanan dinas ini terikat dengan kinerja penyerapan anggaran, sehingga harus dilaksanakan. 

“Oleh karena itu, untuk evaluasi kedepannya, hendaknya bisa ditata ulang jadwal perjalanan dinas, sehingga tidak dilakukan di akhir tahun,” tegasnya.

Sementara itu, lanjut Dedi Hermawan, Surat edaran yang diterbitkan Gubernur Lampung tentang larangan pejabat dan anggota DPRD Lampung untuk sementara waktu tidak keluar daerah, menurutnya hal itu sifanya imbauan, rambu-rambu, dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

“Surat edaran itu lemah, karena secara nasional kebijakannya bukan lockdown, akibatnya aturan didaerah tidak mungkin melampaui kebijakan pusat,” tandasnya.

Sebelumnya,  Meningkatnya jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19, menjadi warning bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Bahkan, kasus covid-19 saat ini telah menyasar para pejabat salah satunya anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas.

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung itu, diketahui terkonfirmasi positif Covid-19 usai mengikuti kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu dengan rombongan anggota DPRD lainnya.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan benar bahwa Mikdar Ilyas beserta rombongan Komisi 1, baru pulang dari Kunjungan Kerja ke Banten dan Bandung Jawa Barat. Saat kunker ke Bandung dirinya sempat mendampingi rombongan, namun saat rombongan bertolak ke Bandung dirinya tidak mendampingi karena ada pertemuan dengan forkompimnda.

“Ya, hari ini saya tidak masuk kantor karena seluruh ruangan yang ada di gedung DPRD Lampung sedang di lakukan penyemprotan disinfektan,” kata Mingrum. Jumat (13/11/2020).

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona di Lampung umumnya, Sebagai ketua DPRD Lampung telah menyurati Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Larangan bagi seluruh pejabat dan anggota DPRD untuk melakukan kunjungan kerja keluar daerah. Bahkan di dalam surat keputusan itu juga tidak memperbolehkan adanya kunjungan dinas dari lembaga yang masuk ke Lampung. Ini di lakukan agar penyebaran Covid-19 dapat segera di tanggulangi dan di minimalisir.

“Saya sudah surati Gubernur Lampung sebagai kepala daerah untuk menerbitkan SK Larangan keluar kota bagi seluruh pejabat dan anggota DPRD,” tegasnya.

Dikonfirmasi terkait larangan dari Gubernur Lampung soal pejabat dan anggota DPRD Lampung untuk tidak keluar daerah, Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Lampung Tina Malinda belum berhasil dikonfirmasi. Mesikipun nomornya dalam keadaan aktif dan pesan via WhatsApp belum dibalas. (*)

Komentar