oleh

Bawaslu Lamtim Klarifikasi : Terjadi Restrukturisasi Anggaran, Ada Dana Publikasi Tapi Tidak Signifikan

Lampung Timur – Bawaslu Lampung Timur memberikan klarifikasi soal ‘tidak ada anggaran media’ dalam tahapan Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Lamtim, Uslih, menyampaikan, sampai hari ini restrukturisasi anggaran belum final akibat dari pandemi corona virus disease (Covid-19). Sehingga anggaran yang semula terjadwal untuk kegiatan mengalami penyesuaian.

“Penyesuaian dalam arti kerja di Bawaslu dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Uslih didampingi Syahroni dan Dedi Maryanto, dua komisioner di ruang kerjanya, Kamis 9 Juli 2020.

Sehingga, sambung Uslih, menimbulkan pembiayaan yang berakibat pada restrukturisasi anggaran. Restrukturisasi ini menyeluruh di kabupaten/kota lain bukan hanya di Lamtim. Waktu yang dipacu dengan cepat tentu bagaimana bisa melakukan restrukturisasi anggaran ini penyesuaian pada kegiatan yang tentunya disesuaikan.

“,?Semisal pertemuan yang tadinya tatap muka beralih menjadi pertemuan tidak tatap muka atau daring. Tadinya pengawasan itu tidak diperlukan APD, maka akibat Covid-19 ini maka muncullah kebutuhan APD. Kemudian dengan hal lain penyesuaian honor ad hock juga mengalami perubahan sehingganya restrukturisasi anggaran sampai hari ini di Bawaslu Lamtim belum selesai,” paparnya.

Terhadap anggaran media sebenarnya dalam hal ini anggaran publikasi, Uslih mengaku dikonfirmasi oleh bendahara dan komisioner di Bawaslu Lamtim bahwa dana publikasi ada meskipun tidak signifikan. Namun hal ini masih berjalan restrukturisasi anggaran belum selesai atau dalam penyesuaian. Artinya masih ada potensi perubahan sesuai hasil diskusi dengan teman komisioner.

“Bawaslu akan mencoba pelajari lagi sekira bisa ditingkatkan anggaran itu lebih baik. Ini sebagai bentuk sinergitas Bawaslu dengan media,” ujarnya.

Uslih menyatakan tidak ingat pasti apakah anggaran publikasi media sudah dianggarkan sejak awal. Bicara soal itu tentu harus berbasis data karena terkait anggaran.

“Namun seingat saya sebelum dampak dari Covid-19, kita sudah anggaran publikasi tapi dalam perjalanan terjadi penyesuaian,” paparnya.

Yang jelas, kata dia, porsi anggaran di Bawaslu Lamtim tidak bisa disamakan dengan lembaga lain. Bahkan jumlah postur anggaran juga sangat berbeda. Dia menyarankan teman-teman media bisa mempelajari atau melihat bagaimana postur prosentase anggaran di kabupaten/kota lain diprosentasekan dengan luas wilayah dan kependudukan. Sejauh mana prosentase anggaran di Bawaslu lamtim jika dibanding dengan postur kabupaten/kota.

“Hal inilah yang saya harapkan dimengerti dan dimaklumi terhadap hal-hal yang semestinya bisa kami berikan perlakuan yang sama seperti kabupaten/kota lain, itu tidak bisa kami lakukan maksimal di Lamtim karena memang berangkat dari postur anggaran yang ada,” jelasnya. (*)

Komentar