Polemik Pembentukan Pansus Covid-19, Ketua DPRD Lamtim Minta Kaji Ulang, Fraksi Ngotot Pansus Percepat Tangani Corona

Lampung Timur – Rencana pembentukan panitia khusus Corona Virus Disease (Pansus Covid-19) menuai polemik di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur (Lamtim).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur (Lamtim) Ali Johan Arif menggelar konferensi pers, Rabu 15 April 2020.

Ali Johan Arif seorang diri melakukan jumpa pers di aula atas DPRD Lamtim terkait kaji ulang terhadap rencana pembentukan panitia khusus (pansus) corona virus disease (covid-19) yang sebagian besar disetujui oleh pimpinan fraksi dan komisi.

Diketahui, pada Selasa 14 April 2020 kemarin, Ali Johan memimpin rapat pimpinan (rapim) dan menyetujui usulan pembentukan Pansus Covid-19. Kemudian, hasil rapim tesebut disetujui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Lamtim dengan menjadwalkan rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), pembentukan Pansus LKPj, dan pembentukan Pansus Covid-19 pada Kamis 16 April 2020.

Dalam jumpa pers itu, Ali Johan Arif menyatakan akan mengkaji ulang pembentukan pansus covid-19
Dia memaparkan, bahwa pembentukan Gugus Tugas kabupaten Lamtim diawali dengan Vidio Conference (Vicon) Bupati Lamtim Zaiful Bokhari pada 9 April 2020.
Pemberitahuan bupati kepada DPRD Lamtim tentang Surat Keputusan (SK) Presiden tentang Covid-19, SK Mendagri, SK Menkeu, dan SK Bupati Lamtim. Bupati diminta untuk melakukan penataan anggaran, dalam rangka upaya pencegahan Covid-19 dengan memangkas dana prioritas perjalanan dinas, dalam daerah maupun luar daerah, pelatihan, bimbingan teknis, tunjangan- dalam bentuk apapun.

“DPRD berperan sebagai fungsi pengawas untuk memberikan saran dan masukan di tengah-tengah masyarakat, baik kepada Bupati sebagai ketua Gugus Tugas maupun pengawasan Gugus Tugas yang ada di tingkat kecamatan ataupun desa,” kata Ali Johan Arif.

Ia melanjutkan, dalam rapat pimpinan yang terdiri dari para ketua fraksi dan alat kelengkapan DPRD (AKD) ada usulan pembentukan Pansus, itu sah-sah saja akan tetapi dirinya selaku ketua DPRD Lamtim akan mengkaji kembali wacana tersebut.

BACA JUGA:  Percepatan Penanganan Covid-19, DPRD Lamtim Bentuk Pansus Awasi Anggaran

“Yang ini sah-sah saja (usulan pembentukan Pansus) saya selaku ketua DPRD menghormati usulan tersebut, tapi ini perlu dikaji kembali pertama apa yang menjadi landasan dibentuknya pansus, lalu apa dasar hukumnya. Kewenangan yang diberikan kepada DPRD ini sudah begitu tinggi kinerjanya diatur di dalam AKD yaitu komisi-komisi,” ujar Ali Johan Arif.

Ali Johan Arif mencontohkan, apabila DPRD Lamtim ingin mengetahui sudah sejauh mana penanganan Covid-19 di kabupaten Lamtim maka komisi IV bisa memanggil dinas kesehatan. Lalu DPRD ingin mengetahui sejauh mana penggunaan dana desa untuk Covid-19 maka komisi I bisa memanggil dinas PMD dan seterusnya.

“Saya meminta kepada semua anggota DPRD Lamtim untuk turun ketengah-tengah masyarakat bersama gugus tugas tingkat kecamatan maupun desa untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya Covid-19 sebagai bukti nyata seorang wakil rakyat,” imbaunya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lamtim, Ariyan Putra Marga, mengatakan, kalau mengkaji ulang istilahnya sah-sah saja. Artinya tidak ada bahasa menolak, tetapi pada dasarnya dirinya tetap kembali ke awal yang disampaikan dan dipimpin Ali Johan Arif langsung melalui rapat pimpinan dengan semua fraksi.

“Semua tidak ada yang menolak. Tinggal laksanakan saja prosedur dan mekanisme seperti apa. Kalau saya dengar ada bahasa dia menolak atau apa, ya itu bukan mewakili DPRD saya rasa malah mewakili pribadi atau mewakili Ketua DPRD. Tetapi setahu kami DPRD itu bukan hanya ada ketua tapi ada anggota yang lain juga,” jelasnya.

Menurutnya, tujuan pembentukan Pansus Covid-19 baik dalam pengawasan dan bukan mencari kesalahan pihak lain, sekaligus masyarakat juga berhak tahu anggaran sebesar itu untuk apa saja.

“Jadi jangan sampai menjadi kekhawatiran pihak pihak, kita husnudzon saja dan ambil positifnya saja dan tidak memikirkan yang aneh-aneh,” ujar anggota DPRD Lamtim Fraksi Partai Golkar itu.

BACA JUGA:  Perbankan Serahkan Bantuan Covid-19 Ke Ketua Gugus Tugas

Menurut Ariyan Putra Marga, kalau mau mengkaji ulang dipersilahkan bersama dengan fraksi. Nantinya masing-masing fraksi memberikan laporan secara tertulis pandangan umum fraksi tentang rencana pembentukan pansus. Itu langkah yang nantinya diputuskan bersama-sama di rapat paripurna.

“Saya tidak berbicara mengambil sepihak. Karena kemarin sudah bersama-sama bicara di rapim dan pak Ketua setuju, bahkan beliau pun memberi saran agar panitia yang sudah masuk ke pansus LKPj jangan masuk ke pansus Covid-19,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Lamtim, M Akmal Fathoni, mengatakan telah menyiapkan termasuk landasan hukumnya tatib dan undang-undang. Dikatakannya, ketika sifat urgensi jika diperlukan membentuk pansus ya dibentuk pansus.

“Karena ini kan sifatnya main komisi jadi harus bergerak cepat. Sedangkan kalau main di AKD saja ya leading sector nya masing-masing sehingga untuk mengsinkronasikan jadi bingung. Karena menyangkut dana desa, APBD dan APBN, karena kalau pansus kan kemana-mana bisa cepat. Prinsifnya apa yang diputuskan kemarin itu yang mimpin rapim beliau. Kalau mau membatalkan ya harus di rapim lagi atau setidaknya di paripurna besok ditawarkan ke fraksi-fraksi,” jelasnya.

Menurutnya, pembentukan Pansus Covid-19 ini bukan inisiasi PKB, melainkan sebagain besar fraksi lain.

“Hasil turun ke lapangan banyak keluhan dari masyarakat minta bantuan, bahkan puskesmas induk saja APD saja masih kurang,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Pemkab Lamtim mengalokasikan dana percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp70 miliar lebih. (*)

Facebook Comments