oleh

Fraksi Golkar Menilai Tanda Tangan Palsu Murni Kelalaian Staf

Bandarlampung- Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat internal terkait isu yang berkembang terkait dugaan pemalsuan tandatangan Johan Sulaiman.

Menurut Tony Eka Candra, sabagai kader Golkar jika salah satu dari kami disakiti, difitnah dan teraniaya. Maka semua kader ikut merasakan. Dalam hal ini , ketua komisi I Ririn kuswantari merasa tersudutkan dengan adanya berita yang berkembang.

“Berdasarkan klarifikasi yang telah dilakukan dengan Ririn Kuswantari, hal itu tidak benar, tidak pernah memerintahkan kepada siapapun. Itu di luar kendali ketua komisi I, menurut kami ini kelalaian staf dan harus dilakukan pembinaan lebih lanjut,” tegas Ketua fraksi Golkar tersebut saat menggelar konferensi Pers dengan media senin,(15/10)

Untuk membuktikannya Lanjut Tony, kami meminta Ririn untuk melakukan langkah-langkah, dalam hal ini. Untuk segera melaporkan kepada Badan Kerhormatan (BK).

“Tahap pertama melaporkan ke BK, jika nanti perkembangannya semakin luas, bukannya tidak mungkin. Kita juga akan melaporkan ke penegak hukum seperti Polda jika perlu mabes Polri.”terangnya.

Hal senada diungkapkan Riza Mirhadi, Wakil ketua bidang Advokasi dan Hukum Partai Golkar ini mengatakan. Ririn Kuswantari bersih terhadap apa yang dituduhkan soal dugaan pemalsuan tanda tangan Johan Sulaiman.

“Terhadap berita yang berkembang, kami sedang memikirkan tindakan lebih lanjut. Apabila tidak meminta maaf, kami akan menyampaikan laporan kepada pihak penegak hukum. Kalau ada dari pihak mereka (pihak Johan Sulaiman) yang melaporkan kami tunggu,” Bebernya

Disisi lain, ketua komisi I Ririn Kuswantari angkat bicara. Pasalnya, sebagai orang yang tersudutkan dalam masalah tanda tangan palsu tersebut. Dirinya merasa berita yang berkembang terlalu jauh dan merugikan dirinya.

“Saya tidak mengetahui ataupun memerintahkan kepada siapapun, untuk memalsukan tandatangan pimpinan dewan dalam surat rapat dengar pendapat (RDP).

Dilanjutkan Ririn, komisi I melihat dalam proses seleksi Sekdaprov Lampung para calon yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama.

“Karena kami melihat ada yang tidak fair. Harusnya semua diberikan rekomendasi. Proses awalnya ada sesuatu yang mesti di luruskan, kita akan minta kepada pimpinan agar bisa meneruskan proses ini.”tandasnya.

Komentar