Terkait Covid-19, Pemprov Lampung Realisasikan Anggaran APBN

Lampung- Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan langkah-langkah untuk menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan termasuk melakukan relaksasi terhadap APBN 2020 di tengah pendemi Covid-19.

Arinal menjelaskan Begitu juga pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran pada APBD 2020 dengan melakukan rasionalisasi pada anggaran yang sudah terprogram untuk diprioritaskan dalam penanganan Covid-19 kurang lebih Rp246 miliar untuk Provinsi, lalu untuk kabupaten/kota se-provinsi Lampung diperkirakan sebesar Rp600 miliar, serta untuk dana desa dialokasikan lebih kurang Rp500-an miliar, jadi sekitar kurang lebih Rp. 1,3 triliyun dana yang disiapkan.

“Tetapi didalam fokus penanganan untuk kepentingan ekonomi, sosial, keamanan, pada kesempatan ini saya mengharapkan adanya masukan yang nantinya bisa diselenggarakan dan dilaksanakan secara bersama,” tambah Arinal.

Sementara Rektor Universitas Bandar Lampung sekaligus Inisiator Gerakan Bersama Kita Kuat (GEMATAAT) Lampung, Yusuf S Barusman mengatakan dalam menghadapi wabah ini, dua langkah yang harus diperhatikan yakni tidak panik dan harus sabar.

Karena masalah yang dihadapi saat ini bukan masalah sederhana, yang sebelumnya hanya masalah kesehatan sekarang menjadi semakin kompleks dan berdampak pada semua orang.

“Oleh karena itu kita juga membutuhkan cara-cara yang dapat mengcover secara keseluruhan, tidak hanya bicara secara sporadis. Jika berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi global akibat pandemi ini, pertumbuhannya adalah negatif,” katanya melalui siaran resminya, Kamis, 23 April 2020.

Kemudian ia mengatakan semua ada relaksasi terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini karena adanya pengurangan suplai atau pengurangan produksi akibat adanya gerakan di rumah saja yang mana masyarakat secara sadar untuk tetap di rumah yang tentu berakibat pada penurunan permintaan konsumsi rumah tangga, dan karena turun konsumsinya maka dari sisi industri menyesuaikan lagi dengan cara mengurangi produksinya yang tentu berimbas pada banyaknya PHK.

BACA JUGA:  Hari Ini KPK, KKP dan KLHK Akan Berkunjung ke Pulau Tegal Mas dan Pasang Plang

“Apabila sudah seperti ini, maka juga berakibat pada kemampuan daya beli masyarakat, dan jika tidak dapat dikendalikan maka akan berdampak lebih parah lagi,” kata Ketua ICMI Orwil Lampung ini.

Ia juga berpendapat bahwa strategi dan kebijakan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19. Pertama, dengan cara memfokuskan pada pencegahan dan penghentian penularan Covid-19 dengan target secepatnya membuat kurva penularan menurun, melakukan sosialisasi terstruktur, sistematis, dan masif; tidak harus dengan PSBB.

Kedua, memastikan kebijakan pemerintah pusat terkait stimulus ekonomi diimplementasikan secara optimal dalam rangka membantu penanggulangan daya beli masyarakat melalui jaringan pengaman sosial seperti Kartu Prakerja, BLT, stimulus ekonomi bagi UMKM dan industri rumah tangga.

Ketiga, mempertahankan laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, industri pengolahan dan sebagainya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menyampaikan dari struktur ekonomi dilihat bahwa sektor pertanian menjadi dominan, harapannya sektor ini tidak begitu berpengaruh pada masa pandemi ini karena seperti yang kita ketahui sektor ini adalah sektor lapangan.

“Pada masa pandemi ini, yang kita usahakan dan difokuskan bukan lagi untuk meningkatkan perekonomian, tetapi untuk mempertahankanya. Agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara merata di Provinsi Lampung,” tutur Fahrizal. (*)

Facebook Comments